KuatBaca.com - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) Indonesia mengambil langkah maju dengan melantik Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Pengawas Ketenagakerjaan Indonesia (APKI) untuk periode 2023-2026.

Dalam acara yang berlangsung di Jakarta, Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Binwasnaker dan K3), Haiyani Rumondang, menyatakan harapan besar agar APKI dapat berkontribusi signifikan terhadap reformasi pengawasan ketenagakerjaan.

1. Menyatukan Visi untuk Mewujudkan Tenaga Kerja yang Kompeten

Reformasi pengawasan ketenagakerjaan menjadi salah satu dari sembilan 'Lompatan Kemnaker', sebuah inisiatif yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengawasan dan menciptakan kondisi kerja yang lebih harmonis di Indonesia.

Haiyani Rumondang mengajak APKI untuk belajar dan tumbuh menjadi organisasi profesi yang profesional, mandiri, dan berdedikasi. Dia menekankan pentingnya APKI sebagai wadah komunikasi yang efektif dan menciptakan pengawas ketenagakerjaan yang cerdas, kompeten, dan berintegritas.

2. Integrasi dan Inovasi dalam Peningkatan Kualitas Pengawasan

Dalam upaya mewujudkan visi bersama, Haiyani mengajak APKI untuk merancang program yang meningkatkan integritas dan pemahaman pengawas ketenagakerjaan.

Menurut Haiyani, pengawas ketenagakerjaan yang berkualitas tinggi adalah kunci untuk menyelesaikan permasalahan ketenagakerjaan dan penegakan hukum di sektor ini. Dia juga berharap pengurus APKI yang baru dapat memberikan kontribusi yang optimal untuk Kemenaker.

3. Sinergi untuk Pencapaian Kebijakan Ketenagakerjaan yang Efektif

Haiyani Rumondang mengungkapkan bahwa APKI diharapkan untuk berkolaborasi dengan instansi pembina, baik di tingkat pusat maupun daerah, serta dengan mitra nasional dan internasional. Kemenaker mengakui pentingnya kerja sama yang erat antara APKI dengan semua pihak yang terlibat dalam proses pengawasan ketenagakerjaan, guna mengembangkan kebijakan dan regulasi yang lebih baik.

4. Kepemimpinan Baru, Harapan Baru

Pelantikan kepengurusan APKI merupakan kelanjutan dari Musyawarah Nasional V APKI yang diadakan pada September 2023. Yuli Adiratna, Direktur Binariksa Kemnaker, terpilih sebagai Ketua Umum APKI untuk periode yang akan berlangsung tiga tahun ke depan. Kepemimpinan baru diharapkan dapat membawa kolaborasi, koordinasi, dan sinergi yang lebih kuat antara APKI dengan semua stakeholder yang terlibat.

5. Langkah Maju untuk SDM Tenaga Kerja di Indonesia

Komitmen Kemenaker untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia tenaga kerja di Indonesia tercermin dalam kerja sama ini. APKI berperan vital dalam mengimplementasikan kebijakan dan program yang telah disusun, serta berkontribusi dalam pengembangan dan evaluasi berkelanjutan terhadap kebijakan tersebut. Upaya bersama ini diharapkan akan membawa perubahan positif yang berdampak langsung pada kondisi kerja dan kesejahteraan para pekerja di Indonesia.

Kemenaker dan APKI kini bergandengan tangan, memperkuat fondasi untuk masa depan tenaga kerja yang lebih cerah, dengan harapan terciptanya ekosistem kerja yang adil dan kondusif bagi pertumbuhan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan. (*)

Sumber : https://kuatbaca.com/ekonomi/kemenaker-dan-apki-berkolaborasi-demi-reformasi-pengawasan-ketenagakerjaan-16989808178943-945276